Berita

Dialog Patron Institute: Menegaskan Konsekuensi Hukum, Menuju Kampanye Politik Ramah Lingkungan

MEDANWOW.COM – Dalam momentum pesta demokrasi Republik Idonesia tahun ini hingga 2019 mendatang, isu atau wacana perlindungan terhadap lingkungan hidup tidak menjadi perhatian publik. Padahal, persoalan lingkungan hidup adalah hal yang sangat mendasar bagi nasib peradaban suatu bangsa.

Hal itu menjadi dasar bagi Patron Institute yang bergerak di bidang pelatihan (training), penelitian (research), jaringan (networking), dan pengembangan (development) dalam menggelar dialog publik bertema “Menegaskan Konsekuensi Hukum, Menuju Kampanye Politik Ramah Lingkungan”, Rabu (12/12/2018) di D’jong Cafe, Jalan Wiliiem Iskandar, Deliserdang.

“Terpinggirkannya persoalan lingkungan hidup yang sejatinya merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia dalam momentum Pemilu 2019 sangat membahayakan nasib masa depan peradaban di Indonesia. Jika elit-elit politik kita tidak punya kepedulian tehadap hal itu, maka kita semakin dekat dengan krisis lingkungan hidup yang baik dan bersih,” kata Direktur Eksekutif Patron Institute, Fajar Siddik.

“Di dalam tema ini, kita tidak hanya ingin mengangkat persoalan alat peraga kampanye sebagai cikal bakal sampah yang akan memberi pengaruh buruk terhadap kelestarian lingkungan. Tapi juga menciptakan trigger atau menyadarkan, baik aktor politik maupun seluruh masyarakat untuk menjadikan lingkungan hidup sebagai salah satu konsentrasi,” imbuhnya.

Dialog itu sendiri menghadirkan empat orang pembicara, yaitu Kasi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tedi Supriatna, akademisi UIN-SU Faisal Riza, Direktur Eksekutif Sumatera Rainforest Institute sekaligus Wakil Ketua Bidang Lingkungah Hidup dan SDA DPD Partai Golkar Sumut Rasyid Assaf Dongoran, dan Komisioner Bawaslu Sumut Marwan. Serta dimoderatori oleh aktivis mahasiswa Bagus Zuliansyah.

Namun sangat disayangkan, Marwan tidak dapat berhadir dengan alasan menjalankan tugas ke Kabupaten Simalungun dan Kota Tebing Tinggi. Padahal porsi Komisioner Bawaslu dalam dialog tersebut sangat vital dan dibutuhkan para peserta.

Tedi Supriatna dalam pemaparannya menekankan bahwa dalam hukum lingkungan hidup, lingkungan hidup itu sendiri merupakan subjek hukum. Namun menurutnya, hal itu hanya dipahami oleh segelintir orang.

“Ini menjadi salah satu faktor terbesar, mengapa masalah lingkungan hidup itu sering terabaikan. Jadi, lingkungan hidup itu punya hak dan kewajiban juga. Haknya adalah mendapatkan pelestarian dari manusia, dan kewajibannya memberi lingkungan hidup, seperti yang diuraikan dalam Pasal 67 UU Nomor 32 Tahun 2009,” ungkapnya.

Tedi berharap, baik partai politik maupun calon legislatif yang akan menjadi pesert Pemilu 2019 untuk mulai menciptakan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Apalagi, setiap peraturan, mulai dari Undang-undang hingga peraturan daerah, wajib didasari dengan prinsip menjaga lingkungan hidup.

“Kita berharap orang-orang yang berhasil menjadi legislator nantinya adalah orang-orang yang paham dan memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Masalah lingkungan hidup ini adalah masalah bersama, saya juga berharap dengan diadakannya acara ini kita melahirkan orang-orang yang peduli lingkungan,” tegasnya.

Berdasarkan pandangan Faisal Riza sebagai akademisi dan pengamat politik, memang sangat sedikit aktor politik di Pemilu 2019 yang menjadikan persoalan lingkungan hidup sebagai arus utama.

“Terus terang saya ketika mendapat judul ini sangat kaget, karena sangat tidak mainstream dalam momentum pesta politik kita. Dan ini juga semacam pukulan keras bagi kita yang mengkonsumsi berita politik dan pemenrintahan yang melulu tentang agama, misalnya.

“Coba kita perhatikan, berapa caleg kita yang bicara soal lingkungan. Apalagi sekarang lahan politik kita diatribusi melulu soal apa yang dikenal sebagai politik identitas,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Faisal Riza memandang betapa pentingnya menanamkan kesadaran, baik kepada aktor politik maupun masyarakat sebagai objek kampanye untuk peduli dan paham atas isu lingkungan hidup. Agar kedepannya, lembaga legislatif dapat berkonsentrasi dan merumuskan kebijakan yang menguntungkan bagi lingkungan hidup.

“Tema ini sebenarnya juga menyadarkan saya, betapa Patron Istitute berani melawan arus mainstream untuk membicarakan tentang dampak momentum politik terhadap lingkungan. Saya berharap dari dialog kita ini, dapat menjadi hulu untuk menyadarkan caleg-caleg dan aktor politik lainnya untuk peduli terhadap pelestarian lingkungan. Setidaknya ini bisa men-trigger, jadi pemicu agar kedepan kita dapat merumuskan masa depan kita memiliki lingkungan yang baik,” paparnya.

Sementara Rasyid yang dalam Pemilu 2019 juga menjadi calon legislatif tingkat provinsi daerah pemilihan Sumut VII, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa dialog ini dapat menjadi cara untuk menyadarkan para caleg untuk melakukan kampanye yang tidak mencemari lingkungan.

“Saya coba menafsirkan tema ini, bagaimana partai politik maupun caleg-nya tersadarkan, bahwa setiap aktivitas saat berkampanye memiliki konsekuensi hukum terhadap lingkungan,” katanya.

Rasyid yang sebelumnya mendapatkan pujian dari dua pembicara lainnya karena berstatus sebagai caleg dengan kepedulian tinggi terhadap pelestarian lingkungan hidup menegaskan, penting bagi partai politik maupun caleg untuk menjadikan persoalan lingkungan hidup sebagai arus utama.

“Bahwa ada kebutuhan pengarusutaman, karena legislator adalah seseorang yang punya tiga tugas: mengawasi, penganggaran, dan membuat regulasi. Persoalan lingkungan hidup tidak sekedar air tercemar, bagaimana caranya regulasi yang dibentuk legislator, tidak bertentangan dengan arus global (pelestarian lingkungan hidup),” ujarnya.

Sebaliknya, lanjut Rasyid, jika partai politik gagal “mendudukkan” legisltaror yang paham dan peduli lingkungan hidup, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat akan sulit menciptakan regulasi yang mampu menjamin terjaganya kelestarian lingkungan hidup.

“Ini sudah kebutuhan, bukan lagi sekedar isu dan wacana. Maka wajar jika dinas-dinas terkait seperti dinas kehutanan dan dinas lingkungan hidup untuk menciptakan peraturan yang mendukung perlingungan terhadap lingkungan hidup. Karena memang sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada legislator yang benar-benar peduli dan paham akan lingkungan hidup,” tandasnya.

Leave a Comment